Bagan Organisasi PPID

Dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi publik ditetapkan struktur dan tata kerja organisasi pelayanan informasi dan dokumentasi sebagai berikut :


Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi 
Tim Pertimbangan Informasi terdiri dari :

  1. Sekretaris Daerah.
  2. Kepala Badan, Kepala Dinas, Inspektur, Sekretaris DPRD, Direktur, BUMD, Camat, Lurah dan Kepala Desa
  3. Ketua KORPRI, Ketua KONI, Ketua PMI dan Ka. Unit Pelayana lainnya.
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas : 
  1. Membahas dan mengusulkan jenis informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Denpasar.
  2. Membahas, menyelesaikan dan memutuskan sengketa informasi.
  3. Menyelesaikan hal-hal yang belum diatur lebih lanjut baik berdasarkan Keputusan Walikota maupun dalam Pedoman pelaksanaannya.
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi menyelenggarakan fungsi : 
  1. Pengambilan Keputusan terhadap sengketa informasi.
  2. Menyelesaikan masalah dan hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Walikota atau pedoman pelaksanaannya.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)   
Kriteria PPID :                                        

  1. Kriteria PPID merupakan Pejabat Struktural, Pejabat Lainnya yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
  2. PPID harus memiliki kompetensi di bidang pengelolaan dokumen, data, pelayanan informasi dan kehumasan.

PPID mempunyai tugas :    

  1. Merencanakan dan mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di Lingkungan Badan Publik Pemerintah Kota Denpasar, dimana dalam pelaksanaan tugasnya PPID Utama dibantu oleh PPID Pelaksana yang ada di masing-masing Unit /Satuan Kerja di Lingkungan Badan Publik Pemerintah Kota Denpasar.                              

PPID menyelenggarakan fungsi :    

  1. Penghimpunan Informasi Publik Unit/Satuan Kerjanya masingmasing.
  2. Penataan dan penyimpanan informasi publik yang diperoleh di Lingkungan Unit/Satuan Kerja masing-masing.
  3. Penyelesaian dan pengujian informasi publik yang termasuk dalam katagori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik.
  4. Penyelesaian sengketa informasi.

Kedudukan dan Penunjukkkan PPID

  1. PPID Utama berkedudukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika kota Denpasar, dan PPID Pelaksana berkedudukan di masing-masing Unit/Satuan Kerja di Lingkungan Badan Publik Pemerintah Kota Denpasar;
  2. PPID Utama adalah Pejabat ex-officio Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar serta PPID Pelaksana adalah Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan dengan SK Walikota;
  3. Penunjukkan PPID Utama dan PPID Pelaksana dan Struktur Organisasinya ditetapkan melalui Keputusan Walikota Denpasar.

PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
    
Kriteria Pejabat Fungsional :

  1. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi PFPID merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu PPID;
  2. PFPID memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelaksanaan pelayanan informasi publik;
  3. PFPID terdiri dari arsiparis, prana komputer, pranata humas, pustakawan, dan pejabat fungsional lainnya yang diperlukan.
Tugas PFPID :

PFPID mempunyai tugas membantu PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumen di Lingkungan, Unit/Satuan Kerja Pemerintah Kota Denpasar meliputi :
  1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi di Lingkungan Unit/Satuan Kerja Pemerintah Kota Denpasar;
  2. Pengelolaan, penataan, dan penyimpanan data dan/atau informasi di Lingkungan Unit/Satuan Kerja Pemerintah Kota Denpasar;
  3. Penyelesaian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam katagori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik;
  4. Bekerja sama dengan pejabat pada unit pemilik informasi untuk melakukan pengujian guna menentukan aksesibilitas atas status informasi. 
Kedudukan dan Penunjukkan PFPID :

  1. PFPID berkedudukan di Unit/Satuan Kerja masing-masing ;
  2. PFPID diusulkan oleh atasan pejabat fungsional;
  3. PFIPD ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Denpasar;
  4. Untuk membantu kelancaran pengelolaan informasi di masing-masing Unit/Satuan Kerja, setiap Unit/Satuan Kerja minimal memiliki pejabat fungsional pranata humas, pranata komputer, dan arsiparis.